Pelita Nunukan – Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau menyoroti kebutuhan pendidikan sekitar 900 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang membutuhkan fasilitasi untuk melanjutkan sekolah ke wilayah Nunukan.
Persoalan tersebut disampaikan Konsul KRI Tawau dalam kunjungan silaturahmi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di ruang kerja Sekda, Rabu (7/10/2026).
Saat ini, fasilitas pendidikan berbasis beasiswa yang tersedia baru mampu menampung sekitar 500 hingga 600 siswa. Kondisi itu membuat masih terdapat ratusan anak PMI yang membutuhkan dukungan agar dapat melanjutkan pendidikan di tanah air.
“Kita berharap ada skema kerja sama dan penguatan kapasitas sekolah-sekolah menengah di Nunukan, seperti di SMK 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik, hingga Pesantren Hidayatullah. Anak-anak PMI yang melanjutkan sekolah di tanah air tidak hanya mengenyam pendidikan, tetapi keberadaan mereka juga turut menghidupkan perekonomian lokal Nunukan dari sektor tempat tinggal dan kebutuhan harian,” ujar Konsul KRI Tawau”, ungkapnya.
Menurut KRI Tawau, persoalan pendidikan anak PMI menjadi salah satu bagian penting dari hubungan kawasan perbatasan karena sebagian anak pekerja migran di Malaysia membutuhkan akses pendidikan lanjutan di Indonesia.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut juga berkembang pada kondisi ekonomi perbatasan. Tingginya kebutuhan tenaga kerja asing di Sabah, Malaysia, disebut sebagian besar dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia.
Dalam konteks tersebut, dibahas pula pentingnya regulasi khusus perbatasan atau skema kawasan ekonomi yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat legalitas perdagangan.
Skema tersebut diharapkan dapat menekan potensi penyelundupan dan meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi bagi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
KRI Tawau juga membawa aspirasi pengusaha feri rute Nunukan–Tawau terkait pelayanan transportasi laut. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi penyesuaian tarif tiket, biaya timbangan barang penumpang, serta pelayanan di Pelabuhan Tawau.
Berbagai persoalan tersebut kemudian dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
