Pelita Nunukan – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan mengevaluasi penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pada postur Perubahan APBD 2026, target PAD terkoreksi turun cukup signifikan dari sebelumnya Rp165.607.228.878,47 menjadi Rp117.208.419.292,47, atau mengalami pengurangan sebesar Rp48.398.809.586,00.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan, Ramsah, mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola penerimaan daerah agar pemungutan potensi lokal tidak terus melemah.
“Catatan Mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Badan Anggaran mencatat adanya penyesuaian penurunan target PAD pada APBD Perubahan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk terus mendorong inovasi sistem pencatatan serta memperkuat intensifikasi pajak dan retribusi daerah agar penggalian potensi lokal tetap berjalan optimal di masa mendatang,” kata Ramsah, Senin (21/09/2026).
Selain sektor pajak dan retribusi, Banggar juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta instansi teknis untuk memperbaiki pola perencanaan target penerimaan tahunan.
“Bapenda bersama OPD terkait perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap belum tercapainya target PAD, guna memastikan penyusunan dan penetapan target pendapatan di masa mendatang lebih realistis, terukur, serta terhindar dari potensi over-target,” lanjutnya.
Koreksi pendapatan pada APBD Perubahan 2026 juga terjadi pada sektor Pendapatan Transfer yang turun Rp11.361.376.286,20 serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang menyusut Rp1.372.771.797,00.
Ramsah secara khusus meminta organisasi perangkat daerah pengelola dana dari pusat menjaga kinerja secara konsisten.
“Respons Kinerja TKD Pusat: OPD pengelola Transfer ke Daerah (TKD) harus meningkatkan pemenuhan kinerja agar alokasi transfer dari Pemerintah Pusat tidak berkurang,” pungkas Ramsah.
Komentar