Pelita Nunukan – Komisi III DPRD Nunukan mendorong pemerintah membenahi data penerima bantuan sosial agar program perlindungan masyarakat lebih tepat sasaran.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Khaleb, mengatakan persoalan data masih menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Nunukan, tetapi juga menjadi persoalan yang lebih luas di Indonesia.
Ia menilai data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan diterima masyarakat yang secara kondisi ekonomi dinilai sudah tidak layak menjadi penerima.
“Pertama ini soal data pak. Salah satu persoalan kita di nunukan, bukan hanya nunukan. Republik ini. Data kita ini amburadul. Banyak orang kaya mereka masih dapat data orang miskin, dapat BPJS dan seterusnya padahal secara etika, secara moral, mereka tidak berhak mendapat itu, tidak layak mendapat itu.” Kamis (01/10/2026).
Gat mengatakan pembenahan data perlu dilakukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh perlindungan dari pemerintah.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat di tingkat kampung yang dinilai lebih layak menerima bantuan, tetapi belum tentu masuk dalam data penerima.
Ia menyebut persoalan data tersebut telah menjadi perhatian yang disuarakannya sejak masa pandemi Covid-19.
“Perbaiki data kita. Ada banyak orang-orang di kampung sana yang lebih layak, lebih tepat, lebih manusiawi mendapat bantuan dari pemerintah.”
Gat menilai pembaruan data perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika pemerintah akan menyalurkan program bantuan.
Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.
Ia juga mengaitkan pembenahan tersebut dengan data desil yang digunakan dalam menentukan kondisi ekonomi masyarakat.
“Bapak lihatlah orang-orang kaya-kaya dapat BPJS dulu kan nih. Orang kaya. Bapak lihat waktu bantuan bulan berapa itu? Bagaimana nama saya ada di menerima bantuan sosial? Coba.”
Gat menilai pengalaman tersebut menjadi contoh bahwa masih terdapat persoalan dalam pendataan penerima bantuan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data agar penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran.
“Jadi ini harus kita benahi di masa-masa akan datang. Saya yakin ada banyak orang yang tidak kita kenal di sini yang lebih baik kehidupan ekonominya, tetapi mereka dapat. Nah ini ini apa namanya ini satu pelajaran, ini contoh bahwa ada banyak hal yang harus kita benahi.”
Komentar