oleh

Gat Khaleb Kritik Pola Bantuan Sosial yang Tidak Berkelanjutan

Pelita Nunukan – Anggota Komisi III DPRD Nunukan, Gat Khaleb, menilai perlindungan masyarakat miskin perlu didukung sistem bantuan yang lebih berkelanjutan.

Menurut Gat, pembenahan data penerima tetap menjadi bagian penting agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.

Namun, ia juga mempertanyakan pola bantuan sosial yang menurutnya masih cenderung bersifat tidak berkelanjutan.

Gat mengatakan masyarakat membutuhkan perlindungan yang dapat membantu mereka menghadapi kondisi ekonomi dalam jangka lebih panjang.

Ia mengaku secara pribadi kurang sepakat dengan penggunaan istilah bantuan apabila program tersebut justru membuat masyarakat bergantung.

“Sekalipun saya pribadi tidak terlalu cocok dengan istilah-istilah bantuan itu, itu membuat masyarakat menjadi bodoh menjadi malas, menjadi tapi kan tidak ada pilihan lain.” Kamis (01/10/2026).

Gat memahami bahwa dalam kondisi saat ini pemerintah tetap membutuhkan instrumen bantuan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata pada keberadaan bantuan, tetapi bagaimana sistem perlindungan tersebut dapat memberikan jaring pengaman bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan konsep jaring pengaman sosial atau safety net yang menurutnya berjalan lebih berkelanjutan di sejumlah negara.

“Di negara kita memang satu-satunya yang ada hanya itu. Berbeda dengan di luar-luar, safety net itu berkelanjutan. Kita ini kan hanya zig-zag, zig-zag.”

Menurut Gat, sistem perlindungan masyarakat perlu dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan, selain memastikan penerimanya tepat berdasarkan kondisi ekonomi.

Ia menilai pembenahan data dan pola perlindungan sosial perlu berjalan bersamaan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya.

Persoalan data, menurutnya, menjadi salah satu bagian yang harus diperbaiki terlebih dahulu karena menentukan siapa yang masuk sebagai penerima bantuan.

Gat mengatakan masih ada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan tetapi berpotensi tidak memperoleh bantuan secara tepat ketika data yang digunakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan perbaikan data secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembenahan perlindungan sosial.

“Nah itu tanggapan setelah itu. Kedepan ini harus diperbaiki, harus dirubah datanya. Itu terkait desil ya Pak? Iya.”

Gat berharap perbaikan tersebut dapat memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan memang membutuhkan.

Menurutnya, ketepatan penerima menjadi bagian penting agar anggaran dan program perlindungan sosial memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *